reformasi intelijen indonesia for Dummies
reformasi intelijen indonesia for Dummies
Blog Article
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
[30] In the course of the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts more than ethnic problems in Kalimantan and spiritual concerns in Maluku transpired. My knowledge of staying part of on the list of palace’s facts sources at that time reveals which the President lacked the guidance of legitimate info from the sphere, was not able to regulate armed service manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a company arena, and unsuccessful To maximise the outcome of intelligence operations for avoidance and development of ordinary situations. The impression with the President to be a defender of religious and ethnic minorities, in a position to orchestrate reform, was ‘thwarted’ by the equipment in the government businesses At the moment.
In an Extraordinary way, this situation is often called the contestation among the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to the May 1998 riots that occurred a few days in advance of Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount user.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.
Perpajakan duniawi #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini
Rizal Darma Putra menegaskan bahwa model pendekatan ancaman harus menjadi standar bagi BIN untuk mengantisipasi ancaman dengan tepat waktu. Dalam konteks transisi kekuasaan, kemampuan intelijen untuk menganalisis ancaman menjadi semakin penting.
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
[31] Munir Stated Thalib is undoubtedly an idealistic human rights activist who defends victims of violations which is willing to confront the army and law enforcement to battle for the legal rights of these victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to prevent his functions while top KontraS and Imparsial (The 2 strongest human rights advocacy businesses in Indonesia founded by him) are absolutely nothing new, together with monitoring and tries to thwart Di Sini his defense pursuits carried out by factors of the safety forces straight or indirectly.
Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun tanpa terkecuali.